Saturday , 19 April 2014
Breaking News
You are here: Home » Investment » Gubernur Sahkan UMK Batam Rp2.422.092
Gubernur Sahkan UMK Batam Rp2.422.092

Gubernur Sahkan UMK Batam Rp2.422.092

Tanjungpinang, btn- Setelah melalui perdebatan alot di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur H Muhammad Sani akhirnya memutuskan menandatangani besaran tujuh Upah Minimum Kota/Kabupaten, Kamis (21/11). UMK Kota Batam yang paling menyita perhatian, diputuskan sebesar Rp2.422.092. Selain Kota Batam, besaran UMK yang telah disepakatati dan dinyatakan telah final yakni, Kota Tanjungpinang Rp1.665.500, Kabupaten Kepulauan …

Review Overview

0
Illustrasi keputusan UMK 2014

Illustrasi keputusan UMK 2014

Tanjungpinang, btn- Setelah melalui perdebatan alot di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur H Muhammad Sani akhirnya memutuskan menandatangani besaran tujuh Upah Minimum Kota/Kabupaten, Kamis (21/11).
UMK Kota Batam yang paling menyita perhatian, diputuskan sebesar Rp2.422.092.
Selain Kota Batam, besaran UMK yang telah disepakatati dan dinyatakan telah final yakni, Kota Tanjungpinang Rp1.665.500, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp1.765.000, Kabupaten Natuna Rp1.700.000 Kabupaten Bintan Rp2.283.000, Kabupaten Karimun Rp1.889.796, Kabupaten Lingga Rp1.720.000
Penetapan dan penandatananan UMK itu dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur dengan nomor masing-masing daerah adalah, UMK Batam nomor 984, Kota Tanjungpinang 978, Kabupaten Natuna 963, Kabupaten Karimun 982, Kabupaten Kepulauan Anambas 981, Kabupaten Bintan 980 dan Kabupaten Lingga 979. Kesemua Sk itu tertanggal 21 November 2013.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu yang ditemui usai menyerahkan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur HM Sani di rumah dinas Gubernur Kepri di Tanjungpinang, pukul 20.30 WIB tadi malam mengatakan, tanggal 21 November 2013 adalah batas akhir penetapan UMK untuk tahun 2014 mendatang. Tagor terlihat membawa setumpuk bundelan kertas yang diduga hasil risalah rapat bipartit (pengusaha-pekerja) yang difasilitasi oleh Disnaker.
Sekitar pukul 22.15 WIB, Tagor Napitupulu keluar dari rumah dinas Gubernur dan menjelaskan bahwa semua UMK kabupaten/kota se-Kepri telah ditandatangani Gubernur HM Sani. Namun khusus untuk Kota Batam, Gubernur hanya menandatangani UMK, sementara untuk Upah Minimum Sektoral (UMS) , masih belum ditetapkan.
“Itu karena, Gubernur memang tidak boleh menandatangani upah minimum sektoral karena ada Permenaker no 1 tahun 1999 tentang upah minimum sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri no 226 tahun 2000 tentang perubahan tidak berlaku lagi seiring dengan adanya, Permennaker no 7 tahun 2013 tentang upah minimum. Hal itu diperkuat dengan pasal 11 Permennaker no 7 tahun 2011,” kata Tagor.
Tagor menuturkan, poin utamanya ada pada pasal 11 dan 21, yakni meknisme upah sektoral harus dirundingkan di tingkat bawah yakni pengusaha dan serikat pekerja (bipartit).
“Nantinya upah sektoral bila sudah disepakati oleh bipatrit ini, maka diajukan oleh kabupaten/kota dan bila telah siap maka walikota dan bupati merekomendasikan kepada gubernur dan gubernur bisa menetapkan dan menandatanganinya,” jelasnya lagi.
Ia juga menambahkan, Kota batam sebenarnya telah mengajukan upah sektoral itu dari hasil rapat tadi siang belum ada kesepakatan.
“Namun masih ada waktu hingga akhir Desember 2013. Yang terpenting nantinya ada kesepakatan terlebih dahulu dari bipartit dan diusulkan kemudian ke gubernur,” katanya lagi.

Paling Realistis
Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Nur Syafriadi saat dimintai tanggapannya terkait UMK di Kepri mengatakan, besaran UMK merupakan hasil kesepakatan bersama antara pekerja dengan pengusaha.
“Angka itu (UMK) tidak semau-maunya dari salah satu pihak, harus ada kata sepakat dari keduanya. Apabila pekerja menuntut upah tinggi tetapi pihak pengusaha tidak mampu membanyar atau sebaliknya pihak pengusaha mengajukan angka namun tidak menguntungkan pekerja, itu tidak akan pernah ketemu. Di sini peran pemerintah untuk memfasilitasi kepentingan kedua pihak,” katanya.
Nur berharap, setelah UMK ditetapkan, harus ada yang mengalah baik pengusaha maupun pekerja.
“Menurut hemat kita di provinsi memang harus ada kenaikan dari (UMK) sebelumnya, namun tidak terlalu tinggi. Sehingga angka yang paling realistis adalah Rp2,4 itu. Sehingga bisa diikuti oleh pengusaha dan juga diterima oleh pekerja,” ungkapnya.
Kata Nur, bila pengusaha tidak bisa memenuhi angka itu, maka bisa mengajukan keberatannya. “Tetapi kita akan melakukan audit terlebih dahulu apakah memang tidak sanggup  atau pailit kan seperti itu,” jelasnya.
“Harapan kami selaku Muspida DPRD Kepri, apa yang dianjurkan oleh Pak Gubernur dapat diikuti oleh semunya. Terkait buruh yang melakukan demo, itu sah-sah saja namun harus berjalan dengan tertib, aman serta tetap kondusif, sehingga tidak timbul anarkis,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur berharap semua pihak menyetujui besaran UMK tahun 2014 yang akan ditetapkannya. Bagaimanapun, kata dia, nilai UMK merupakan usulan dari pihak-pihak terkait yakni pengusaha, pekerja dan pemerintah.
Kata Gubernur, dirinya telah mempertimbangkan keluhan dan penolakan para pengusaha di Batam terkait besaran UMK Batam sebesar Rp2,4 juta yang telah ditetapkan Walikota Batam, Ahmad Dahlan.
Menurutnya, masalah penolakan terhadap UMK yang telah ditandatangani, merupakan hal yang wajar. Sama halnya dengan mengawinkan anak dimana ada yang setuju ada pula yang tidak setuju.
“Kita cara jalan yang terbaik, win win solution bagi semuanya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi semua akan berjalan lancar dan aman. Itu intinya,” harap Gubernur.(sut/hk/btn)

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top