Thursday , 24 April 2014
Breaking News
You are here: Home » Batam » BP Batam Ternyata Usulkan Hutan Lindung Batam
BP Batam Ternyata Usulkan Hutan Lindung Batam

BP Batam Ternyata Usulkan Hutan Lindung Batam

Batam, batamtalknews.com– Hutan lindung dan hutan konservasi di Pulau Batam merupakan rekomendasi Otorita Batam (OB). Usulan itu tercatat dalam pertimbangan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Provinsi Daerah Tingkat I Riau Seluas 23.430 Hektare Sebagai Kawasan Hutan. Dalam salinan SK Menhut nomor 47 yang diterima Batam Pos …

Review Overview

0
Peta Hutan Lindung Batam.

Peta Hutan Lindung Batam.

Batam, batamtalknews.com– Hutan lindung dan hutan konservasi di Pulau Batam merupakan rekomendasi Otorita Batam (OB). Usulan itu tercatat dalam pertimbangan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Provinsi Daerah Tingkat I Riau Seluas 23.430 Hektare Sebagai Kawasan Hutan.
Dalam salinan SK Menhut nomor 47 yang diterima Batam Pos dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan (PPPK) Provinsi Kepri, pada  huruf (c) bagian pertimbangan, Menhut yang saat itu dijabat Soedjarwo menimbang: “berdasarkan hasil penelitian penatagunaan hutan di Pulau Batam dalam rangka kerjasama antara Departemen Kehutanan dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, maka direkomendasikan seluas 23.430 hektare sebagai kawasan hutan
tetap yang kemudian telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 3 Oktober 1987 No. 518/X/1986”.
Selanjutnya, dalam huruf (d) diterangkan, untuk mendapatkan kepastian hukum, Menhut perlu menunjuk areal hutan tersebut dalam Rencana Penggunaan dan Penatagunaan Hutan di Wilayah Pulau Batam sebagai Kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, Hutan Lindung dan Hutan Lindung Pantai atau Mangrove.
Kepala Dinas PPPK Kepulauan Riau Said Jaafar mengatakan, hutan yang tergambar dalam peta SK Menhut Nomor 463/Menhut-II/2013 yang terbit 27 Juni 2013 berlandaskan pada areal hutan yang ditunjuk pada SK Menhut 47 Tahun 1987 itu.
”Saat itu Otorita Batam yang meminta adanya hutan. Itu bukan hutan baru karena sudah ada sejak tahun 1987. Yang dibilang orang-orang di Batam sebagai hutan lindung baru itu tidak ada, itu hutan lindung dan konservasi yang sudah ditetapkan dari dulu,” kata Jaafar.
Menurut Jaafar, latar belakang rekomendasi itu adalah kerisauan OB terkait area yang harus dipertahankan sebagai hutan untuk menjaga ketersediaan air waduk. Permintaan OB itu juga menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) 41 Tahun 1973 yang selama ini menjadi dalih BP Batam dalam menentukan pengalokasian lahan di atas hutan lindung dan hutan konservasi.
Pasal 6 ayat 2b nomor (1) menjelaskan, Ketua OB mendapat wewenang untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah Pulau Batam. Masih di pasal dan ayat yang sama disebutkan, wewenang menggunakan tanah tersebut untuk keperluan tugasnya.
”Dari Keppres itu Otorita Batam menunjuk sejumlah areal di Pulau Batam menjadi hutan. Kalau mereka saat itu tidak menunjuk, tidak akan ada persoalan seperti sekarang. Karena dengan terbitnya SK penetapan hutan lindung dan hutan konservasi, keputusan itu terikat dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Kehutanan,” terang Jaafar.
Pasca penunjukan areal hutan, di antara tahun 1992 – 1994, Menhut mengeluarkan 12 Surat Keputusan terpisah yang menetapkan sejumlah hutan lindung dan hutan konservasi. Surat-surat tersebut menetapkan hutan Mukakuning sebagai Taman Wisata Alam. Sementara yang ditetapkan sebagai hutan lindung adalah areal hutan Batuampar I – III, Tanjungpiayu, Duriangkang, Bukit Tiban, Nongsa I-II, Bukit Dangas, Seiharapan, Seiladi, dan Baloi. Dari seluruh hutan lindung dan konservasi, baru Hutan Lindung Baloi yang beralih fungsi menjadi hutan produksi melalui SK Menhut Nomor 725/Kpts-II/2010. Untuk mengganti Hutan Lindung Baloi, diusulkan areal hutan Tembesi yang kemudian ditetapkan menjadi hutan lindung melalui SK Menhut Nomor 724/Kpts-II/2010.
”Karena belum ada SK Menhut terkait alihfungsi hutan lindung dan konservasi di Batam (selain Baloi, red) maka tim Padu Serasi menggunakan peta tahun 1987. Peta itulah yang menjadi dasar peta di SK Menhut 463,” tambah Jaafar.
Dinas PPPK Kepri merupakan salah satu komponen Tim Padu Serasi yang dibentuk Menhut melalui SK 676/Menhut-VII/2009. Komponen lain berasal dari sejumlah kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian Universitas Riau, Badan Pertanahan Nasional Kepri, Bappeda Kepri, dan dan Asosiasi Pengusaha Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Tidak disebutkan BP Batam dan Pemko Batam dalam susunan tim Padu Serasi.
Jaafar menolak penilaian bahwa tim Padu Serasi tidak memperhatikan kenyataan sejumlah area hutan di Batam yang sekarang berubah menjadi permukiman, galangan, dan kawasan komersil. Area-area hutan lindung yang telah terbangun itu sudah ditandai oleh Tim Padu Serasi. Dalam peta lampiran SK Menhut Nomor 463, area itu dikelilingi dengan batas merah tebal dan simbol area jaring berwarna merah. Dalam legenda peta, daerah itu disebutkan sebagai lokasi perubahan peruntukan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis yang memerlukan persetujuan DPR RI. Praktisi kehutanan menyebutkan sebagai DPCLS.
”Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, Menhut tidak bisa mengalihfungsikan DPCLS tanpa persetujuan DPR,” tambah Jaafar. Peta lampiran SK Menhut 463 sendiri menunjukkan Menhut sebenarnya tidak mempersoalkan alih fungsi hutan lindung dan hutan konservasi menjadi areal konservasi.  Tapi, itu dia, harus melalui persetujuan DPR RI,” ujar Jaafar.
Menhut sendiri sudah menyampaikan usulan tim Padu Serasi kepada DPR melalui surat bernomor S.375/Menhut-II/2013. Surat itu dikirim pada 27 Juni 2013 bersamaan dengan terbitnya SK Menhut Nomor 463. Jika DPR setuju, barulah Menhut dapat menerbitkan SK Menhut terkait alih fungsi DPCLS, yang saat ini merupakan lahan terbangun, menjadi area penggunaan lain (APL).
Sementara itu, Direktur PTSP dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho mengaku sebelum SK Menhut no 463 tahun 2013 tersebut terbit, BP Batam tahun 2006 lalu pernah mengusulkan perubahan kawasan hutan lindung di Batam. Djoko mengaku pengajuan perubahan kawasan itu diajukan tahun 2009 lalu melalui gubernur sesuai dengan kemauan Kementerian Kehutanan. Pengajuan permohonan perubahan tersebut disampaikan melalui tim padu serasi.
”Kita sudah mengajukan itu melalui tim padu serasi, sesuai dengan  permintaan kemenhut. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tim padu serasi,” katanya.
Terkait adanya sebagian kawasan hutan lindung yang dibebaskan menjadi bukan hutan lindung seperti kawasan Baloi, juga mengherankan bagi Djoko. Ia mengaku hingga saat ini tidak tahu apa maksud dan tujuan dari langkah tersebut. “Itulah yang tidak kita ketahui sama sekali. Kenapa ada yang bisa dibebaskan, kenapa ada yang tidak dibebaskan,” katanya. (bp/eky/btn)

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top